Sebagai kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki potensi yang luar biasa untuk dikembangkan. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir ini, pembangunan di Kota Semarang menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini ditandai dengan berdirinya bangunang gedung, baik untuk fasilitas bisnis maupun sosial, seperti hotel berbintang, bangunan industri, rumah sakit, klinik, dan sebagainya.

Di samping pembangunan yang tumbuh secara signifikan, pemerintah Indonesia telah menerbitkan regulasi guna menertibkan dan mengontrol setiap pembangunan fisik, salah satunya adalah mengenai bangunan gedung. Hal ini ditujukan untuk menekan risiko penyalahgunaan lahan dan risiko kecelakaan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Adapun regulasi bangunan gedung tersebut dinamakan sertifikat laik fungsi atau SLF bangunan gedung.

Mungkin di antara Anda masih penasaran, apa yang dimaksud dengan SLF bangunan gedung dan bagaimana cara mendapatkanya? Untuk itu, melalui artikel ini, kami akan mengulas pengertian SLF, persyaratan SLF di Kota Semarang, alur pengurusan SLF, dan tips memilih konsultan SLF terbaik di Kota Semarang.

Pembangunan dan potensi industri di Kota Semarang

Pembangunan industri menjadi salah satu bagian dalam pilar pembangunan perekonomian nasional yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pengentasan kemiskinan. Untuk itu, pembangunan industri harus diarahkan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).

Saat ini, pembangunan industri di Indonesia sedang dihadapkan dengan persaingan global. Untuk dapat bertahan, eksis, dan meningkatkan daya saing industri, setiap perusahaan dituntut untuk memperbarui dan meningkatkan kualitas dari nilai-nilai produk serta jasa yang ditawarkan. Selain itu, yang tak kalah pentingnya, aspek tata ruang kawasan industri juga harus diperhatikan.

Dalam praktik pembangunan kawasan industri, pemerintah tidak akan setengah hati untuk menjalankan mandat peraturan perundang-undangan. Keseimbangan antara orientasi bisnis, peningkatan pendapatan asli daerah, dan prinsip pembangunan berkelanjutan harus terakomodir secara tertib dan tegas.

Kota Semarang merupakan ibukota dari Provinsi Jawa Tengah dan menjadi tempat kedudukan pemerintahan Gubernur Jawa Tengah. Hal inilah yang membuat Kota Semarang memiliki posisi yang strategis dalam pembangunan nasional.

Di samping itu, Kota Semarang juga berada pada jalur pantai utara Pula Jawa yang menghubungkan Jawa bagian timur dan Jawa bagian barat. Kota Semarang juga menjadi hub utama penghubung Jakarta-Surabaya dan kota-kota di pedalaman selatan Pulau Jawa, seperti Surakarta dan Yogyakarta.

Kota Semarang juga dikenal sebagai pusat industri besar dan sedang terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Adapun yang cukup dominan dalam perekonomian Kota Semarang, yakni perdagangan dan industri pengolahan. Tumbuhnya industri di Kota Semarang pun turut diikuti dengan penyediaan fasilitas umum untuk masyarakat, seperti hotel dan pusat perbelanjaan (mal, pasar, plaza). Selain potensi industri sebagaimana yang dijabarkan di atas, Kota Semarang juga memiliki karakteristik sebagai kota perdagangan.

Di Kota Semarang, terdapat setidaknya 9 (sembilan) kawasan industri yang menopang perekonomian daerah, di antaranya adalah sebagai berikut:

  1. Kawasan Industri Wijayakusuma. PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) merupakan badan usaha milik negara (BUMN) dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut: pemerintah Indonesia 51,09%; Pemerintah Tingkat I Daerah Jawa Tengah 40,39%; dan Pemerintah Daerah Tingkat II Cilacap 8,52%.
  2. Kawasan Industri Terboyo. Kawasan ini memiliki 67 unit perusahaan dengan luas area sekitar 300 hektare.
  3. Kawasan Industri Bukit Semarang Baru (BSB). Kawasan ini memiliki 3 (tiga) perusahaan dengan luas area sekitar 50 hektare.
  4. Kawasan Industri Guna Mekar Tambak Aji. Kawasan ini memiliki 48 unit perusahaan dengan luas area sekitar 130 hektare.
  5. Kawasan Industri Candi. Kawasan ini memiliki 26 unit perusahaan dengan luas area sekitar 300 hektare.
  6. Kawasan Industri Lamicitra Nusantara
  7. Lingkungan Industri Kecil Bugangan Baru
  8. Kawasan Industri Tugu, dan
  9. Kawasan Industri Sinar Centra Cipta

Dengan melihat adanya perkembangan kawasan industri di Kota Semarang, tentunya pemerintah akan memberikan respon cepat agar bangunan gedung peruntukan industri dapat terkontrol dengan baik dan tertib. Hal ini pun juga telah dituangkan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2017 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

Lantas, apa yang dimaksud sertifikat laik fungsi bangunan gedung?

Pengertian SLF (sertifikat laik fungsi)

SLF atau sertifikat laik fungsi merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung, baik secara administratif maupun teknis sebelum pemaanfaatannya.

Sertifikat laik fungsi bangunan gedung ini diterbitkan dengan masa berlaku 5 (lima) tahun untuk bangunan umum dan 20 tahun untuk bangunan tempat tinggal. Dengan begitu, sebelum masa berlaku SLF habis, pemilik bangunan gedung diwajibkan untuk mengurus perpanjangan SLF.

Adapun dasar hukum yang mengatur kewajiban pengurusan SLF bangunan gedung di Kota Semarang, Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
  2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
  3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung; dan
  5. Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2017 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

Persyaratan SLF di Kota Semarang

Untuk memudahkan penerbitan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, Anda dapat bekerja sama dengan perusahaan pengkaji teknis atau penyedia jasa konsultan SLF yang ada di Semarang. Namun, sebelum pekerjaan dimulai, terdapat beberapa persyaratan administrasi yang harus Anda lengkapi.

Persyaratan administrasi

Adapun persyaratan administrasi pemenuhan SLF di Kota Semarang adalah sebagai berikut:

  1. Akta perusahaan, baik pendirian maupun perubahan;
  2. NIB atau Nomor Induk Berusaha;
  3. Bukti status hak atas tanah atau surat perjanjian pemanfaatan apabila pemilik bangunan gedung bukan pemegang hak atas tanah;
  4. Status kepemilikan bangunan gedung;
  5. Salinan KTP atau kartu tanda penduduk pemilik bangunan gedung;
  6. Dokumen IMB (izin mendirikan bangunan) beserta siteplan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  7. Gambar as built drawing;
  8. Pengesahan/rekomendasi proteksi kebakaran (hydrant dan alarm kebakaran);
  9. Pengesahan/rekomendasi proteksi penyalur petir;
  10. Pengesahan/rekomendasi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja);
  11. Sertifikat Laik Operasi (SLO), untuk genset berkapasitas >500 kVA dan listrik tegangan menengah/rendah;
  12. Ijin Pesawat Angkat dan Angkut (jika menggunakan);
  13. Ijin pemakaian bejana tekan (jika menggunakan);
  14. Ijin TPS limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun);
  15. Dokumen hasil pengujian material dalam bentuk daftar simak terhadap komponen arsitektur, struktur, utilitas/instalasi, dan tata ruang luar bangunan gedung; dan
  16. Manual pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, serta peralatan dan perlengkapan yang difungsikan.

Persyaratan teknis 

  1. Persyaratan peruntukan bangunan gedung yang menunjukkan tentang kesesuaian fungsi dengan peruntukan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, rencana detail tata ruang kabupaten/kota, rencana tata bangunan dan lingkungan;
  2. Persyaratan intensitas bangunan gedung, yang meliputi kepadatan, ketinggian, dan jarak bebas bangunan gedung;
  3. Persyaratan arsitektur bangunan gedung, yang meliputi penampilan, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, serta keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya; dan
  4. Persyaratan pengendalian dampak lingkungan yang menunjukkan bahwa bangunan gedung yang saat ini beroperasi telah mendapatkan izin lingkungan dan pengelolaan limbah dari instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlu diketahui juga, adapun persyaratan teknis yang telah disebutkan di atas hanya dapat dilakukan oleh tim ahli bangunan gedung atau pengkaji teknis yang sudah memiliki sertifikat keahlian dalam uji teknis bangunan gedung.

Post a comment

Your email address will not be published.

Artikel relevan