Perizinan terkait pembangunan gedung merupakan aspek penting dalam memastikan tata kota dan struktur bangunan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Dahulu, kita mengenal Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai dasar legalitas pendirian bangunan. Namun, dengan adanya perubahan regulasi, IMB kini digantikan oleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Munculnya PBG sering menimbulkan kebingungan bagi pemilik bangunan dan pengembang properti. Lalu, apa sebenarnya perbedaan mendasar antara keduanya? Mari kita telaah lebih jauh.

Latar Belakang Pergantian dari IMB ke PBG

IMB telah lama menjadi acuan hukum bagi siapa pun yang ingin mendirikan bangunan di Indonesia. Dengan IMB, pemilik bangunan mendapatkan izin resmi untuk memulai konstruksi, asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Namun, seiring dengan kebutuhan untuk penyederhanaan proses dan modernisasi perizinan, pemerintah memperkenalkan PBG sebagai pengganti IMB melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020).

Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan sistem perizinan yang lebih efisien dan berbasis pengawasan terhadap bangunan. PBG diharapkan dapat mempermudah pemilik bangunan, terutama dalam hal pemenuhan standar teknis dan keselamatan bangunan, sekaligus mendukung pengembangan properti secara lebih transparan.

IMB: Izin Mendirikan Bangunan

IMB merupakan izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik atau pengembang bangunan untuk memulai dan melanjutkan konstruksi. IMB mencakup beberapa aspek, seperti:

• Rencana tata ruang kota. Apakah bangunan tersebut sesuai dengan zonasi wilayah.
• Desain dan struktur bangunan. Apakah bangunan memenuhi standar teknis dan keselamatan yang berlaku.
• Fungsi bangunan. Apakah bangunan digunakan sesuai dengan izin yang diajukan, misalnya untuk hunian, komersial, atau industri.

Proses pengajuan IMB cukup panjang, mulai dari pengumpulan dokumen, survei lapangan, hingga evaluasi oleh pihak berwenang. Jika disetujui, maka pemilik bangunan berhak memulai konstruksi sesuai rencana yang diajukan.

PBG: Persetujuan Bangunan Gedung

Berbeda dengan IMB yang lebih fokus pada pemberian izin untuk mendirikan bangunan, PBG lebih menitikberatkan pada persetujuan teknis atas bangunan yang akan dibangun. Artinya, selama bangunan tersebut memenuhi standar dan persyaratan teknis yang diatur, maka pemilik bangunan tidak perlu melalui proses izin yang panjang. Beberapa aspek utama dari PBG adalah:

• Pemenuhan standar teknis. PBG memastikan bahwa bangunan mematuhi ketentuan teknis seperti keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keberlanjutan.
• Pengawasan dan evaluasi. Pemerintah tidak hanya memberikan persetujuan di awal, tetapi juga melakukan pengawasan berkala selama proses pembangunan berlangsung.
• Berbasis hasil akhir. Fokus utama PBG adalah memastikan bahwa hasil akhir bangunan sesuai dengan standar yang berlaku, bukan hanya pada proses perizinan awal.

Baca juga : Belum Memiliki PBG? Berikut Biaya Pembuatan PGB (Terbaru Tahun 2024)

Perbedaan Utama IMB dan PBG

1. Pendekatan Regulasi
   IMB berfokus pada izin untuk memulai pembangunan, sedangkan PBG lebih menekankan pada persetujuan dan pengawasan selama dan setelah proses pembangunan berlangsung. IMB dianggap sebagai izin awal, sementara PBG adalah proses yang lebih dinamis dengan pemantauan berkelanjutan.
2. Proses Pengajuan
   Proses IMB melibatkan berbagai tahapan administrasi yang cukup memakan waktu, mulai dari pengajuan dokumen hingga survei lapangan. Sementara itu, PBG memiliki pendekatan yang lebih praktis dengan mempercepat proses administrasi, selama bangunan mematuhi standar teknis yang ditentukan.
3. Pemenuhan Standar
   PBG menekankan pada pemenuhan standar teknis dan keselamatan bangunan, dengan fokus pada hasil akhir yang sesuai. IMB, di sisi lain, lebih banyak berfokus pada kepatuhan terhadap tata ruang dan zonasi sejak awal perencanaan.

Dampak Perubahan terhadap Pemilik Properti

Pergantian dari IMB ke PBG jelas membawa dampak signifikan bagi pengembang dan pemilik bangunan. Bagi pemilik properti yang sedang atau akan membangun, proses baru ini bisa jadi lebih efisien. Namun, untuk memahami secara detail prosedur dan persyaratannya, konsultasi dengan ahli atau jasa konsultan sangat dianjurkan.

Sebagai penyedia Jasa Konsultan PBG, kami hadir untuk membantu Anda memahami dan melewati proses ini dengan lancar. Kami akan mendampingi mulai dari pemenuhan persyaratan teknis hingga memastikan bangunan Anda mendapatkan persetujuan yang diperlukan.

Mengapa Menggunakan Jasa Konsultan PBG?

1. Kemudahan dalam Pengurusan
   Proses pengajuan PBG bisa tampak lebih sederhana, tetapi tetap membutuhkan pemahaman yang mendalam terkait aturan teknis dan regulasi. Dengan jasa konsultan, Anda dapat mempersingkat waktu dan menghindari kendala yang mungkin terjadi di tengah proses pengajuan.
2. Pengawasan Teknis
   Kami juga memberikan layanan pengawasan selama proses pembangunan, memastikan setiap tahap memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini penting agar tidak terjadi pelanggaran yang dapat merugikan Anda di masa depan.
3. Pengalaman dan Keahlian
   Tim kami terdiri dari tenaga ahli berpengalaman yang memahami setiap aspek dari regulasi PBG, sehingga Anda dapat lebih tenang dalam menjalankan proyek pembangunan tanpa hambatan administratif.

Jika Anda membutuhkan bantuan dalam proses pengajuan PBG atau memahami regulasinya, jangan ragu untuk menghubungi kami. Jasa Konsultan PBG kami siap mendampingi Anda dalam memastikan setiap tahap pembangunan berjalan sesuai standar dan peraturan yang berlaku.