Perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh bumi kita saat ini. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tetapi juga oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi bumi dari kerusakan lebih lanjut adalah dengan tidak menyepelekan izin lingkungan dalam setiap pembangunan.

Izin lingkungan adalah persetujuan resmi yang diberikan oleh pemerintah kepada individu, perusahaan, atau organisasi untuk melaksanakan suatu kegiatan atau proyek yang berpotensi memengaruhi lingkungan hidup. Izin ini menetapkan persyaratan, standar, dan tindakan yang harus dipatuhi oleh pemohon. Gunanya adalah untuk melindungi dan mengelola lingkungan dengan baik selama pelaksanaan kegiatan.

Proses mendapatkan izin lingkungan

Pemberian izin lingkungan yang ada di Indonesia biasanya melibatkan proses evaluasi dampak lingkungan. Dalam proses permohonan, pemohon diharuskan menyampaikan informasi tentang rencana kegiatan, potensi dampak lingkungan yang mungkin terjadi, serta langkah-langkah yang akan diambil untuk mengurangi atau mengelola dampak tersebut.

Evaluasi ini dapat mencakup penilaian terhadap Aspek Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan penyelenggaraan izin lingkungan

Bumi yang makin tua (bukan dalam arti usia sebenarnya), disebabkan karena perubahan iklim yang makin memperburuk kondisi lingkungan. Pemanasan global, polusi udara, kerusakan hutan, dan dampak lainnya telah menyebabkan meningkatnya kerentanan ekosistem bumi terhadap kerusakan.

Dalam beberapa waktu terakhir, kita telah menyaksikan bencana alam yang makin sering terjadi, seperti banjir, kebakaran hutan, dan badai yang lebih ekstrem. Salah satu cara untuk mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan adalah dengan memperhatikan izin lingkungan dalam setiap kegiatan yang melibatkan interaksi dengan alam.

Pengurusan dan penyelenggaraan izin lingkungan memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya adalah:

1. Melindungi lingkungan hidup dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan manusia.
2. Memastikan setiap kegiatan yang dilakukan mematuhi standar dan regulasi lingkungan yang berlaku.
3. Mendorong penggunaan praktik-praktik berkelanjutan dalam pembangunan.
4. Mengintegrasikan aspek lingkungan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan dan investasi.

Baca juga: Pentingnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Bangunan Industri

Kewajiban mengurus izin lingkungan

Di Indonesia, kewajiban untuk memeroleh izin lingkungan diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan. Berikut adalah beberapa peraturan dan jenis izin lingkungan yang ada di Indonesia.

Peraturan perundang-undangan	Ringkasan (isi peraturan)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)	Undang-Undang ini merupakan hukum dasar yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Salah satu aspek penting yang diatur di dalamnya adalah kewajiban untuk melakukan analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan/atau upaya pengelolaan lingkungan (UKL) serta upaya pemantauan lingkungan (UPL) sebelum melaksanakan kegiatan yang berpotensi mempengaruhi lingkungan.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan	Peraturan pemerintah ini mengatur tata cara penerbitan izin lingkungan, termasuk AMDAL, UKL, UPL, dan izin-izin lingkungan lainnya. PP ini juga menjelaskan prosedur, persyaratan, dan tata cara perizinan lingkungan yang harus diikuti oleh pemohon.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PPBP)	Peraturan ini mengatur tata cara perizinan berusaha yang berbasis risiko, termasuk di dalamnya izin lingkungan. PP ini memperkenalkan sistem izin lingkungan terpadu (UKL-UPL Terpadu), yang memadukan prinsip-prinsip UKL dan UPL dalam satu dokumen perizinan.
Peraturan Daerah Tingkat II (Perda) di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Selain peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, masing-masing provinsi dan kabupaten/kota juga dapat memiliki peraturan daerah yang mengatur izin lingkungan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan setempat.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK)	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki peran dalam menerbitkan peraturan-peraturan teknis yang mengatur lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan izin lingkungan. Salah satunya misalnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Jenis-jenis izin lingkungan

Di Indonesia, terdapat beberapa jenis izin lingkungan yang diperlukan untuk berbagai kegiatan atau proyek yang berpotensi memengaruhi lingkungan. Berikut adalah beberapa jenis izin lingkungan yang biasanya menjadi kebutuhan pemohon dalam mengurus/menjalankan usahanya.

1. AMDAL (Analisis Mengendai Dampak Lingkungan)

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) adalah kajian mengenai dampak suatu kegiatan atau proyek terhadap lingkungan. Izin ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2012 tentang AMDAL.

2. UKL UPL

UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) adalah alternatif bagi proyek yang tidak memerlukan AMDAL. Izin ini diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2012 tentang AMDAL.

Beberapa jenis proyek yang umumnya tidak memerlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Indonesia adalah proyek-proyek yang dianggap memiliki dampak lingkungan yang rendah atau terbatas.

Misalnya, pembangunan bangunan rumah tinggal atau usaha kecil menengah (UKM) seperti warung makan atau toko kecil. Ada juga proyek infrastruktur ringan, seperti pembangunan jalan setapak, jembatan kecil, atau saluran irigasi kecil.

3. UKL-UPL Terpadu

Merupakan penggabungan dari UKL dan UPL yang diatur dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam pendekatan ini, UKL digunakan untuk mengelola dampak lingkungan sebelum kegiatan dilaksanakan, sedangkan UPL digunakan untuk memantau dampak lingkungan setelah kegiatan berlangsung.

4. RKL RPL

RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup) adalah dokumen yang memuat rencana tindakan yang akan dilakukan oleh pemohon izin untuk mengelola dampak lingkungan yang mungkin diakibatkan oleh kegiatan atau proyek yang akan dilaksanakan.

Sementara RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup) adalah dokumen yang berisi rencana kegiatan pemantauan terhadap lingkungan setelah kegiatan atau proyek tersebut beroperasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut berlangsung sesuai dengan standar lingkungan yang telah ditetapkan dan untuk mendeteksi perubahan lingkungan yang mungkin terjadi.

RKL RPL disusun berdasarkan hasil evaluasi dampak lingkungan, yang bisa berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), atau kombinasi keduanya (UKL-UPL Terpadu).

5. Izin Lingkungan Operasional (ILO)

Izin ini diperlukan untuk kegiatan usaha atau proyek yang sudah beroperasi dan telah selesai melalui proses AMDAL, UKL/UPL, atau UKL-UPL Terpadu. Penyelenggaraan ILO diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang AMDAL.

6. Izin Pemanfaatan atau Penggunaan Air

Izin yang diperlukan untuk pemanfaatan air, baik untuk kebutuhan industri, irigasi, maupun keperluan domestik. Izin pemanfaatan air diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Baca juga: Pengertian, Prosedur Pembuatan, dan Biaya Mengurus Andalalin

7. Izin Pengelolaan Limbah B3

Izin yang diperlukan untuk pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Izin ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

8. Izin Penyelenggaraan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)

Izin yang diperlukan untuk pembangunan dan pengoperasian Instalasi Pengelolaan Air Limbah. Izin ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

9. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

SPPL merupakan kesanggupan dari pemilik, pengelola, atau penanggung jawab kegiatan usaha untuk dapat mengelola dan memantau lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari kegiatan usahanya. Umumnya, surat pernyataan hanya terdiri dari beberapa lembar kesanggupan. Namun, beberapa instansi memasukkan persyaratan ini sebagai bagian dari dokumen lingkungan.

10. Izin khusus lainnya

Jika kegiatan usaha menghasilkan atau memproduksi bahan yang berbahaya, izin khusus mungkin diperlukan. Misalnya saja Izin Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya, dibutuhkan jika kegiatan usaha menggunakan atau menyimpan bahan kimia berbahaya, seperti bahan kimia beracun atau korosif. Ada juga Izin Emisi Gas Buang, jika kegiatan usaha menghasilkan emisi gas buang.

Termasuk juga Izin Penggunaan Energi, yang di beberapa daerah mungkin memiliki persyaratan khusus terkait penggunaan energi, seperti energi terbarukan atau efisiensi energi.

Untuk mengetahui izin lingkungan lainnya, penting untuk berkonsultasi dengan badan lingkungan setempat atau konsultan perizinan lingkungan. Konsultasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua persyaratan izin lingkungan telah terpenuhi sesuai dengan jenis industri dan lokasi proyek.

Sanksi terhadap pelanggar izin lingkungan

Itulah beberapa jenis izin lingkungan yang ada di Indonesia dan wajib dipatuhi bagi setiap penyelenggara dan pemilik usaha. Secara keseluruhan, izin lingkungan menjadi instrumen penting dalam upaya melindungi dan memelihara lingkungan hidup kita, serta dalam mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Salah satu pelanggaran paling mendasar di Indonesia adalah melakukan pembangunan atau operasi suatu proyek tanpa memiliki izin lingkungan yang sah. Pelanggaran seperti ini dapat berujung pada tindakan hukum yang berat, termasuk denda, pencabutan izin, atau tuntutan perdata.